Kabupaten Lebak merupakan bagian dari Provinsi Banten yang dahulu namanya mungkin tidak sepopular Tangerang atau Serang. Tapi siapa yang menyangka, berlakunya Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kab. Lebak telah banyak merubah kondisi Kab. Lebak sehingga dapat dengan signifikan mempengaruhi kinerja ekonomi Kabupaten Lebak. Apalagi saat ini pemerintah pusat juga telah memberlakukan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kabupaten Lebak telah membuka wacana dan jalan menuju Good Governance dengan bukti laju pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Lebak kini tidak lagi dilabel menjadi kabupaten tertinggal, bahkan kabupaten dan kota lain di Provinsi Banten sudah seharusnya siap dan waspada menjadikan Lebak sebagai percontohan dalam transparansi untuk mendukung Good Government di pemerintah daerahnya masing-masing.
